RIAU24.COM -Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah kabar Indonesia terlibat perundingan rahasia dengan Israel dalam rangka "menormalisasi" hubungan dengan Tel Aviv.
Hal tersebut disampaikan Yusril merespon pemberitaan media Israel Ynet yang menyebut perundingan itu berlangsung pada 2024.
Dalam laporannya, perundingan itu disebut sebagai balas budi kepada Israel terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
"Pertemuan seperti itu tidak pernah ada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5).
Yusril menilai penggunaan istilah 'normalisasi' oleh media Israel itu juga tidak tepat lantaran Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.
Ia mengakui apabila Israel memang pernah menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. Akan tetapi, ia menyebut permintaan itu telah ditolak oleh pemerintah.
Yusril menambahkan dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.
"Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut," jelasnya.
Oleh karena itu, Yusril menegaskan pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.
Di sisi lain, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga tetap konsisten mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.
"Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," pungkasnya.
(***)
