RIAU24.COM - Kementerian Perdagangan RI buka suara terkait adanya peringatan ancaman dari China kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donal Trump yang berpotensi merugikan kepentingannya.
Bahkan China menyatakan akan melakukan tindakan balasan kepada negara-negara tersebut jika dinilai merugikannya.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan Pemerintah Indonesia akan tetap menjalankan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra lainnya seperti seperti dengan AS dan China di tengah memanasnya perang dagang kedua negara tersebut.
"Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita lainnya seperti biasa yang kita lakukan. Jadi kita tidak melakukan tindakan balasan," kata Djatmiko di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Terkait ancaman balasan dari China kepada negara yang melakukan negosiasi dengan AS jika dinilai merugikan China, Djatmiko percaya Indonesia dan China sama-sama menjunjung tinggi prinsip perdagangan multilateral dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing negara dalam hubungan dagang internasional.
"Terkait dengan pemerintah China, saya rasa Indonesia dan China juga kita sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip perdagangan multilateral dan kita saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing," katanya.
Djatmiko menambahkan, jika ada isu terkait hal tersebut di lapangan Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan isu tersebut melalui jalur diplomasi.
"Kalaupun ada isu di lapangan, selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi," katanya.
Sebelumnya, China mengancam dan bakal melakukan tindakan balasan kepada negara-negara yang tengah melakukan negosiasi terkait kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berpotensi merugikan kepentingannya.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China merespon rencana Presiden AS Donald Trump yang akan menggunakan negosiasi tarif untuk menekan mitra dagang AS agar membatasi hubungan mereka dengan Tiongkok.
(***)
