RIAU24.COM -Pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan dua bulan, namun kondisi keuangan negara sudah menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan.
Berdasarkan laporan terbaru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun dalam periode awal tahun ini.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai situasi ini sebagai sinyal krisis yang semakin nyata.
Dalam analisanya, Rocky menyoroti keterlambatan pemerintah dalam merilis data APBN, yang biasanya dipublikasikan secara rutin setiap bulan. Menurutnya, ada indikasi bahwa pemerintah berupaya menutup-nutupi kondisi sebenarnya.
“Akhirnya krisis sudah tiba di depan pintu dan situasi yang menyebabkan semua media asing, media dalam negeri, mulai membayangkan potensi krisis ekonomi di semester awal ini dan itu sangat nyata karena bukan saja keterangan data statistik tetapi situasi psikologis masyarakat bahwa yang terutama menganggap bahwa APBN yang tidak bisa dipenuhi terutama oleh Menteri Keuangan karena bolong. Semua data kita tahu pajak tidak masuk korteks itu gagal segala macam lalu orang berpikir apa harapan yang bisa dijanjikan oleh pemerintah oleh presiden Prabowo bahwa akan ada kemajuan ekonomi akan tiba di 8% akan ada koruptor yang dihukum jadi semua hal yang sifatnya ideologis karena memang itu dimaksudkan oleh presiden Prabowo itu memberantas korupsi supaya dimungkinkan untuk menabung demi pembangunan dan demi kemakmuran rakyat. Mengupayakan pengumpulan pajak supaya terjadi keadilan bahwa yang kaya harus dipajaki secara progresif jadi semua itu bahasa rakyat tetapi rakyat selalu melihat bahwa semua yang dia ucapkan yang diucapkan oleh Presiden hari-hari ini tidak mengalami progres” ujar Rocky dalam pernyataan yang dikutip lewat Channel YouTube @RockyGerungOfficial, Senin (17/3/2025)
Rocky mengungkapkan bahwa penurunan pendapatan negara tidak hanya terjadi di sektor pajak, tetapi juga dalam penerimaan dari sektor lain, seperti bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa kinerja ekonomi di awal pemerintahan Prabowo mengalami tekanan yang cukup berat.
Menurutnya, janji-janji pemerintah untuk memberantas korupsi, menyeimbangkan APBN, serta memastikan keadilan ekonomi bagi rakyat masih jauh dari kenyataan.
Lebih jauh, Rocky menilai bahwa dampak dari kondisi APBN ini bukan hanya sebatas permasalahan ekonomi, tetapi juga dapat berimbas pada stabilitas politik nasional.
Ia menyebut bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola APBN dapat menimbulkan rasa frustrasi di tengah masyarakat.
Ia mengkritik sikap pemerintah yang cenderung mengabaikan keresahan publik dan justru membangun narasi bahwa kondisi ekonomi masih dalam kendali.
“Frustrasi rakyat bisa menjadi faktor yang mempercepat destabilisasi politik. Pemerintah mungkin sedang mencari solusi, tetapi di saat yang sama, jalannya justru semakin tertutup karena komunikasi politik yang tidak jujur,” tegasnya.
“Setiap kali ada kritik, para komunikator istana selalu mengatakan tidak ada masalah, semuanya bisa diatasi. Padahal, realitas di lapangan berbeda. Rakyat mulai merasakan dampaknya, harga-harga naik, daya beli turun, dan tidak ada kepastian ekonomi,” lanjutnya.
Salah satu isu yang mencuat di tengah gonjang-ganjing APBN adalah kemungkinan mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Rocky menilai spekulasi ini bisa muncul karena adanya tekanan besar yang dihadapi Sri Mulyani dalam mengelola keuangan negara di bawah pemerintahan baru.
Menurut Rocky, persoalan utama bukan sekadar apakah Sri Mulyani akan mundur atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran.
Ia menilai bahwa saat ini masih ada banyak kepentingan politik dan oligarki yang mempengaruhi postur APBN.
“Pertanyaannya sekarang, kalau Sri Mulyani benar-benar mundur, apakah itu karena dia gagal atau karena dia merasa ditekan? Atau dua-duanya?” ujarnya.
“Yang jadi pertanyaan, apakah Sri Mulyani ini menjalankan misi Presiden Prabowo atau justru misi oligarki yang selama ini punya kepentingan dengan proyek-proyek besar? Ini harus jelas,” katanya.
Rocky menyebut bahwa ketidakjelasan arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini membuat banyak pihak pesimis terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Baik media nasional maupun internasional mulai memberikan analisis yang menyoroti kemungkinan Indonesia mengalami krisis ekonomi dalam waktu dekat.
Dalam situasi seperti ini, Rocky menekankan bahwa pemerintah harus mulai berbicara secara jujur kepada rakyat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dan transparan jauh lebih penting daripada sekadar menciptakan optimisme yang tidak berdasar.
“Semua ini adalah hasil analisis dari para pakar ekonomi. Bukan sekadar opini. Kenyataannya, rakyat semakin sulit, daya beli melemah, sementara APBN terus mengalami tekanan,” jelasnya.
“Krisis ini nyata. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar janji, tetapi kepastian bahwa APBN benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan elite,” pungkas Rocky.
(***)
