RIAU24.COM - Anggota DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka menyebut anggaran bantuan sosial (bansos) tak tepat sasaran selama pemerintah belum bisa memperbaiki semua data rakyatnya.
Dia pun menyoroti permasalahan data yang menerpa politik anggaran di Indonesia dikutip dari rmol.id, Rabu 12 Februari 2025.
"Kebijakan (harus) berbasis pada riset nasional teknologi dan segala macam inovasi. Yang kedua, dari hasil riset itu harus menghasilkan data yang akurat. Nah, apakah akurat atau tidak? Nanti ini hubungannya politik anggaran nih," sebutnya.
Dia menjelaskan bahwa dalam sejarah Indonesia, para pendiri bangsa sudah merancang segala kebijakan berbasis data yang akurat.
"Para founding fathers dan founding mothers kita yang merumuskan road map pembangunan pertama Indonesia mengatakan Depernas (Dewan Perancang Nasional) dulu namanya Bappenas itu, Depernas. Tidak akan menggunakan, tidak mungkin menggunakan data-data yang tidak akurat. Karena data-data yang tidak akurat hanya mengalihkan pikiran. Jadi kayak manipulasi statistik lah," sebutnya.
Sebaik apapun kebijakan pembangunan dan berapapun besarnya anggaran, jika datanya tidak akurat maka akan menimbulkan ketidakmanfaatan buat rakyat.
"Kalau datanya, basis data kebijakan pembangunan itu tidak aktual, tidak relevan, tidak menggambarkan kondisi dan kebutuhan rakyat, sudah pasti tidak tepat, sekarang sudah pasti terjadi kebocoran anggaran," ujarnya.
Basis data harus dimulai dari tata pemerintahan terbawah, yaitu data desa kelurahan, bahkan RT dan RW.
"Sehingga kemudian yang penting berikutnya adalah Demokratik Rural Development, pembangunan desa yang demokratis yang berbasis pada data," sebutnya.
