RIAU24.COM - Catatan milik mantan komandan intelijen militer Korea Selatan yang baru-baru ini ditangkap dalam penyelidikan terkait darurat militer, mengungkap dugaan rencana untuk "memprovokasi Korea Utara agar melakukan serangan" di perbatasan laut antara kedua negara.
Polisi Korea Selatan mengonfirmasi temuan ini pada 23 Desember 2024. Namun ternyata Pejabat itu meiliki catatang.
Melansir dari The Straits Times, Selasa 24 Desember 2024, catatan tersebut ditemukan di kediaman mantan Komandan Intelijen Pertahanan, Noh Sang-won, saat penggeledahan yang dilakukan pada 20 Desember.
Dalam catatan itu tertulis "memprovokasi Korea Utara agar menyerang di Garis Batas Utara (Northern Limit Line)" serta "blokir Majelis Nasional."
Selain itu, terdapat daftar nama anggota parlemen, jurnalis, jaksa, dan pejabat pemerintah yang disebut sebagai individu yang perlu "dikumpulkan." Memo tersebut juga merinci bagaimana individu dalam daftar akan ditangani dan ditempatkan.
Pihak kepolisian, yang bekerja sama dalam tim investigasi gabungan dengan Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi (CIO) dan Komando Investigasi Kriminal Kementerian Pertahanan, terus menyelidiki kasus darurat militer yang melibatkan Presiden Yoon Suk Yeol.
Polisi tidak merinci nama individu dalam daftar dan belum dapat memastikan kapan catatan tersebut ditulis.
Namun, isi memo ini sejalan dengan klaim beberapa anggota parlemen oposisi yang sebelumnya menuduh bahwa Yoon dan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun berupaya memprovokasi Korea Utara melalui penyerangan balon sampah dan pengiriman drone ke Pyongyang.
“Noh Sang-won diketahui diberhentikan tidak hormat pada 2018 karena kasus pelecehan seksual dan kemudian membuka bisnis ramalan di rumahnya di Ansan, Provinsi Gyeonggi, dikenal sebagai orang kepercayaan Kim Yong-hyun,” ujar laporan dari The Straits timtes.
Ia diduga mengatur pertemuan dengan pejabat militer senior, termasuk mantan kepala Komando Intelijen Pertahanan Moon Sang-ho, di sebuah restoran cepat saji di Ansan. Dalam pertemuan tersebut, Noh diduga memberikan instruksi terkait persiapan penerapan darurat militer.
Buku catatan pribadi milik Noh disita dalam penggerebekan yang dilakukan polisi pada Jumat, setelah ia ditahan secara darurat pada 15 Desember.
Polisi melaporkan bahwa catatan setebal 60 hingga 70 halaman tersebut berisi konten terkait darurat militer, meskipun tidak ditemukan dokumen spesifik terkait dekret darurat militer.
Baca Juga: Mayat Ditemukan Di Roda Pendaratan United Airlines Dari Penerbangan Chicago-Hawaii
Di tengah penyelidikan ini, polisi juga menyita catatan komunikasi Presiden Yoon dalam investigasi terpisah. Pada 22 Desember, polisi memperoleh surat perintah pengadilan untuk mengakses riwayat komunikasi pribadi Yoon.
Meskipun rincian percakapan tersebut belum diungkapkan, ponsel yang disita dilaporkan merupakan telepon pribadi Yoon, bukan perangkat komunikasi resmi dan aman.
Tim investigasi gabungan terus menganalisis riwayat panggilan presiden dengan harapan menemukan bukti kuat terkait dugaan pernyataan darurat militer yang gagal diumumkan.
