RIAU24.COM - Keputusan Presiden AS Joe Biden untuk mengampuni putranya, Hunter, dapat merusak "integritas" Amerika. Itu diungkapkan taipan teknologi miliarder Elon Musk.
Biden sebelumnya menyatakan bahwa dia tidak akan campur tangan dalam proses hukum yang melibatkan putranya.
Pada bulan Juni, Hunter Biden dihukum atas tiga dakwaan kejahatan karena berbohong tentang masalah terkait narkoba pada dokumen pembelian senjatanya saat membeli revolver pada tahun 2018.
Dalam kasus terpisah, dia mengaku bersalah atas tiga pelanggaran pajak kejahatan dan enam pelanggaran pajak ringan pada bulan September, dengan hukuman yang dijadwalkan pada bulan Desember.
Membalas unggahan di X oleh sesama pengusaha David Marcus pada hari Minggu, Musk menulis:
"Saya tidak peduli dengan masalah narkoba, tetapi meragukan integritas Amerika Serikat tidaklah baik."
Segera setelah kemenangannya dalam pemilihan umum pada tanggal 5 November, Presiden terpilih Donald Trump memilih CEO Tesla dan Space X untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru dibentuk.
Prakarsa tersebut tampaknya akan beroperasi di luar batas-batas pemerintah AS.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Minggu malam, Biden mengumumkan bahwa "pengampunan penuh dan tanpa syarat" mencakup pelanggaran yang "telah dilakukan atau mungkin telah dilakukan atau diikuti oleh putranya selama periode dari 1 Januari 2014 hingga 1 Desember 2024, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua pelanggaran yang didakwakan atau dituntut."
Presiden Biden mengklaim bahwa putranya dituntut "secara selektif dan tidak adil" karena hubungan kekeluargaannya, bersikeras bahwa "orang hampir tidak pernah diadili atas tuduhan kejahatan hanya karena cara mereka mengisi formulir senjata."
Dia menambahkan bahwa kasus terhadap Hunter merupakan "kesalahan hukum," yang diduga didalangi oleh lawan-lawannya dari Partai Republik.
Sejak Biden menjabat pada tahun 2021, sejumlah politisi GOP terkemuka menuduh bahwa putranya bertindak sebagai 'tukang suruhan' presiden dalam transaksi korupsi yang melibatkan negara-negara asing. Presiden yang akan lengser itu membantah klaim tersebut.
(***)
