RIAU24.COM -Kunjungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Uni Emirat Arab baru-baru ini belum menghasilkan kepastian soal investasi bagi proyek Ibu Kota Nusantara di atas IKN.
Dari delapan nota kesepahaman atau MoU yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pihak UEA, tak satu pun terkait IKN.
Sampai saat ini, belum ada realisasi investasi asing untuk IKN walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama.
Baca Juga: Puan Tegas Ingatkan Pemerintah soal Kasus Mpox: Jangan Sampai Jadi Pandemi
Hal ini lantas di nilai oleh pengamat politik Rocky gerung sebagai sebuah khayalan Jokowi.
"Maka dari itu, mereka mau berpikir pake otak atau mau berpikir pake cincin. Orang dihipnotis, Pak Jokowi ke Dubai, seluruh kapasitas Dubai itu akan tiba di IKN," ujar Rocky di channel YouTube @RockyGerungOfficial, Senin (22/7).
"Jadi ini gila kan, ini politik bisnis, ada intelijen masuk ke IKN untuk mengintip udah berapa persen. Tentu Pak Jokowi di Dubai pamerkan ke pengusaha-pengusaha Dubai iyu laptopnya, sementara saat itu Dubai mantau dari udara, atas bawah berantakan IKN itu," lanjutnya.
Rocky menyebutkan kalau gambaran IKN yang diperlihatkan ke calon investor di Dubai itu telah diedit dari hasil yang sebenarnya.
"Sebenarnya simple, teknologi akan membatalkan semua pencitraan yang ada di laptop Pak Jokowi," tambahnya.
Ia juga menilai kalau Prabowo nanti akan memberikan tanggung jawab IKN ke Gibran.
Baginya Prabowo hanya fokus pada program pertahanan RI, bukan IKN.
"Ya yang harus melanjutkan nya ya Gibran, kan bapaknya Jokowi yang memulaikan," ucap Rocky.
Rocky mengklaim bahwa Jokowi selama ini mengelabui rakyat dan investor dengan kebohongannya, mulai dari berkantor bulan Juli 2024 hingga pembangunan 15% IKN.
Rocky juga tidak lupa menghighligt keputusan Praboso yg ogak dilantik di IKN.
"Dari awal prabowo sudah mengatakan, 'Saya tidak ingin dilantik di IKN' karna dia tahu gak bakal selesai kok," ujar Rocky.
Sebelumnya, Ihwal investor asing dari UEA, pada awal Juni lalu Jokowi mengatakan perusahaan dari negara itu, Emaar Properties, sudah berkomitmen untuk menanam modal di IKN.
Meskipun begitu, Kepala Negara belum membeberkan nilai investasi yang dia maksud. Jokowi berujar kesepakatan investasi akan diteken bulan ini.
Tapi, ternyata Jokowi pulang ke Tanah Air dengan tangan hampa terkait kesepakatan investasi tersebut.
Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan investor asing enggan menginvestasikan dananya ke pembangunan IKN.
Sejumlah pengamat telah memberikan tanggapan terkait penyebab investor asing seret masuk ke IKN.
Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio wajar jika investor asing enggan masuk ke proyek pembangunan IKN.
Menurut dia, investor berpandangan bahwa proyek tersebut kurang prospektif secara bisnis. Pihaknya menegaskan, indikator utama dalam berinvestasi adalah soal imbal hasil.
Imbal hasil investasi tersebut salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut.
Sementara itu, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum dapat diperkirakan. Sebab hanya ASN tertentu saja yang akan pindah.
Sementara itu, menurut pengamat ekonomi Amrullah Hakim penyebab dari investor asing di IKN masih ragu mendanai megaproyek tersebut salah satunya belum adanya pemberian insentif pajak hingga regulasi yang cenderung berbelit-belit.
Baca Juga: Ditanya Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Jokowi: Itu juga Ada Proses Demokrasinya
Padahal menurut Amrullah, Indonesia berpote besar untuk menarik investor. Tetapi harus diikuti dengan kesinambungan dalam pemerintahan dan kepastian hukum.
‘Jadi kita harus membuat regulasi secara hukum yang tidak plin-plan ya, yang tidak berubah-ubah (pastinya) membutuhkan kepastian hukum,” katanya pada Kamis, 13 Juni 2024 lalu, seperti dilansir dari NU Online.
Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) ini juga menekankan pentingnya pemerintahan baru Indonesia untuk mampu menjaga stabilitas negara, agar investor asing berminat untuk berinvestasi di IKN.
(**)
