Ketika PDIP dan PKS Harus Jadi Oposisi Prabowo-Gibran

R24/azhar
Logo PKS dan PDIP. Sumber: Tribunnews.com
Logo PKS dan PDIP. Sumber: Tribunnews.com

RIAU24.COM - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio atau Hensat menyebut PDIP dan PKS harus menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tujuannya demi sistem pemerintah Indonesia ke depan yang lebih baik dikutip dari inilah.com, Minggu 28 April 2024.

"PKS dan PDIP (lebih baik menjadi oposisi pemerintah selanjutnya Prabowo-Gibran). Ini menurut saya akan baik buat Indonesia, karena ada kesempatan terjadi rekonsiliasi ideologis antara (partai) nasionalis dan (partai) Islam," sebutnya.

Apa pun langkah dan kebijakan yang akan diambil Prabowo-Gibran harus dikontrol oleh partai oposisi.

Tujuannya agar adanya check and balance untuk menghasilkan keputusan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia.

"Masyarakat sipil tidak punya kekuatan elektoral. Minimal kalau misalnya ada PDI Perjuangan ya walaupun 16 persen itu adalah harapan dari masyarakat untuk menjaga bahwa kekuatan di pemerintahan itu tidak absolut satu suara," ujarnya.

"Tidak hanya menyanyikan lagu setuju kalau kata Iwan Fals. Tapi juga ada beberapa hal yang memang dijaga di luar pemerintahan," sebutnya.

Dia juga meyakini ketika PDIP dan PKS menjadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran, keduanya berpeluang besar memenangkan Pemilu 2029 mendatang.

"PKS yang kanan banget, terus kemudian PDIP yang kiri banget berada di luar pemerintahan. Kemudian ada reuni atau rekonsiliasi ideologis, di 2029 kekuatan ini harus dipertimbangkan sebagai sebuah kekuatan yang akan besar," ujarnya.

Tulisan ini merupakan kiriman dari member Riau24. Isi dan foto artikel ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengirim.

Tampilkan lebih banyak