RIAU24.COM - Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa perluasan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki mencapai tingkat tertinggi sejak setidaknya tahun 2017, ketika PBB mulai melacak data tersebut.
Menurut laporan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, pada tahun 2025, rencana untuk hampir 47.390 unit rumah dimajukan, disetujui, atau ditenderkan, dibandingkan dengan sekitar 26.170 pada tahun 2024."
Guterres mengutuk ekspansi Negeri Zionis itu, yang ia sebut "tanpa henti". Dia juga menyatakan tindakan perluasan permukiman terus memicu ketegangan.
"Ekspansi permukiman menghambat akses warga Palestina ke tanah mereka, dan mengancam kelangsungan Negara Palestina yang sepenuhnya independen, demokratis, berdekatan, dan berdaulat," jelas Guterres.
Rata-rata 12.815 unit rumah ditambahkan setiap tahun antara 2017 dan 2022. "Angka-angka ini menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," Guterres, seperti dilansir AFP.
Pada Jumat (12/12), kabinet Israel memutuskan untuk memberikan status hukum kepada 19 permukiman di Tepi Barat.
Media Israel melaporkan, dua permukiman di antaranya adalah permukiman yang telah dikosongkan 20 tahun lalu di bawah penarikan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ekonomi negara itu.
Beberapa permukiman tersebut baru didirikan, sementara yang lain sudah lebih tua.
Langkah untuk melegalkan permukiman di Tepi Barat, wilayah yang dicari Palestina untuk negara masa depan mereka, diusulkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz.
Sebagian besar kekuatan dunia menganggap permukiman Israel, di tanah yang direbutnya dalam perang 1967, sebagai tindakan ilegal.
Resolusi Dewan Keamanan PBB telah menyerukan agar Israel menghentikan semua kegiatan permukiman.
(***)
