RIAU24.COM - Pemerintah China memprotes perjanjian dagang baru yang ditandatangani Malaysia dan Kamboja dengan Amerika Serikat.
Beijing menilai kesepakatan itu dapat merugikan mereka di tengah memanasnya persaingan ekonomi dua negara adidaya tersebut.
Melansir Bloomberg pada Jumat (28/11), Kementerian Perdagangan China menyampaikan bahwa Beijing memiliki keprihatinan serius terhadap sejumlah poin dalam perjanjian dagang AS–Malaysia.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan pejabat Malaysia pada Selasa (25/11) lalu.
Baca Juga: Operasi Antinarkoba Venezuela Lewat Darat Segera Dimulai
“Kami berharap Malaysia mempertimbangkan dan menangani isu ini dengan cermat sesuai kepentingan jangka panjang negaranya,” ujar pejabat Kemendag China dalam pernyataan resmi.
Pejabat Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI) disebut telah memberikan penjelasan atas isu yang dipermasalahkan China, meski tidak dirinci lebih lanjut.
Pertemuan ini menyusul dialog serupa antara pejabat China dan Kamboja pekan lalu, di mana utusan dagang China, Li Chenggang, juga meminta Phnom Penh menangani sejumlah kekhawatiran Beijing.
Pemerintah Kamboja dikabarkan telah memberikan klarifikasi atas beberapa poin yang disorot.
Kementerian Perdagangan China tidak menanggapi permintaan penjelasan tambahan. MITI Malaysia maupun juru bicara pemerintah Kamboja juga belum memberikan komentar.
Kedua perjanjian yang diteken saat kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Malaysia bulan lalu memuat komitmen yang mendorong negara mitra untuk sejalan dengan Washington dalam isu keamanan nasional, termasuk pengendalian ekspor, penyaringan investasi, dan penerapan sanksi.
Beijing berulang kali memperingatkan negara-negara agar tidak meneken perjanjian dagang yang dinilai dapat merugikan kepentingannya, namun ini menjadi salah satu keluhan langsung yang pertama kali muncul secara terbuka.
Kritik tersebut menegaskan ruang gerak sempit negara-negara Asia Tenggara yang harus menjaga hubungan dengan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.
China merupakan mitra dagang utama kawasan, namun ancaman tarif Trump telah mendorong negara-negara untuk memberikan konsesi dagang dan memperluas kerja sama investasi dengan AS.
Perjanjian tersebut merupakan bagian dari rangkaian pakta dagang yang diumumkan dalam tur Asia pertama Trump setelah terpilih kembali, termasuk dengan Vietnam dan Thailand.
Sebagai bagian dari kesepakatan, Malaysia akan memberikan akses preferensial bagi barang dan jasa AS, sementara Gedung Putih mengecualikan sejumlah produk Malaysia dari tarif resiprokal 19%.
Namun, Malaysia juga diwajibkan mengikuti pembatasan dagang AS terhadap negara lain atas alasan ekonomi maupun keamanan nasional.
Komitmen itu mencakup penyelarasan dengan kontrol ekspor dan sanksi AS atas teknologi sensitif, serta mencegah perusahaan Malaysia membantu negara lain menghindari pembatasan tersebut.
Malaysia juga diminta mengeksplorasi mekanisme penyaringan investasi masuk dari aspek risiko keamanan nasional, termasuk terkait mineral kritis dan infrastruktur strategis.
Baca Juga: Buntut Kebakaran Dahsyat, Hong Kong Luncurkan Penyelidikan Kriminal
Untuk Kamboja, perjanjian tersebut mencakup komitmen untuk menghapus seluruh tarif atas impor pangan, produk pertanian, serta barang industri dari AS.
Sebagai imbalannya, Gedung Putih mengidentifikasi ratusan produk yang akan dikecualikan dari tarif 19%. Sama seperti Malaysia, Kamboja diwajibkan mematuhi rezim kontrol ekspor AS dan daftar entitas (entity list) yang mencakup perusahaan-perusahaan yang dilarang bekerja sama.
Negara itu juga harus bekerja sama apabila AS meminta informasi terkait aktivitas investasi negara ketiga. Baik Malaysia maupun Kamboja turut sepakat memperkuat perdagangan sektor pertahanan dengan AS, serta memberantas praktik transshipment barang, sebagaimana tercantum dalam perjanjian.
