RIAU24.COM - Dalam sebuah langkah diplomatik besar, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September tahun ini.
Dalam suratnya kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Macron menekankan urgensi untuk mengakhiri perang di Gaza dan melindungi warga sipil, menggambarkan keputusannya sebagai langkah penting menuju tercapainya perdamaian abadi di Timur Tengah.
Macron juga menegaskan kembali dukungan Prancis untuk gencatan senjata segera, pembebasan sandera Israel, pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza, pelucutan senjata Hamas, dan upaya pembangunan jangka panjang untuk negara Palestina di masa depan.
Pengumuman tersebut disambut dengan kecaman keras dari para pejabat Israel.
Prancis akan bergabung dengan daftar 147 dari 193 negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina.
Negara ini mewakili 75 persen dari komunitas internasional.
Berapa banyak negara yang telah mengakui Palestina sejauh ini?
Pada 15 November 1988, Ketua PLO Yasser Arafat mendeklarasikan Palestina sebagai negara merdeka, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Setelahnya, lebih dari 80 negara, terutama dari belahan bumi selatan, termasuk wilayah-wilayah di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan dunia Arab—memberikan pengakuan yang lebih luas.
Antara akhir 1980-an dan awal 1990-an, hampir 20 negara lainnya mengikuti, dengan 12 negara lainnya bergabung antara tahun 2000 dan 2010, sebagian besar dari Afrika dan Amerika Selatan.
Pada tahun 2011, semua negara Afrika kecuali Eritrea dan Kamerun telah mengakui kenegaraan Palestina.
Sebuah tonggak sejarah terjadi pada tahun 2012 ketika Majelis Umum PBB dengan suara 138-9 (dengan 41 abstain) mengangkat status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota.
Swedia menjadi anggota Uni Eropa pertama di Eropa Barat yang mengakui Palestina pada tahun 2014.
Baru-baru ini, pada 22 Mei 2024, Norwegia, Irlandia, dan Spanyol secara resmi mengakui Palestina, yang memicu reaksi diplomatik dari Israel.
Slovenia bergabung pada 4 Juni, sementara Malta dan Belgia masih mempertimbangkan pengakuan.
Tidak ada satu pun negara G7 yang mengakui negara Palestina.
Takhta Suci, badan pengurus Gereja Katolik dan Kota Vatikan, yang berstatus pengamat PBB, juga telah mengakui Palestina.
Bagaimana reaksi Hamas?
Hamas menyambut baik pengumuman Presiden Prancis Macron, menggambarkannya sebagai langkah positif menuju keadilan bagi rakyat Palestina dan dukungan bagi hak sah mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok itu mendesak semua negara, terutama negara-negara Eropa dan mereka yang belum mengakui Palestina, untuk mengikuti contoh Prancis.
"Kami menganggap ini sebagai langkah positif ke arah yang benar untuk memberikan keadilan bagi rakyat Palestina kami yang tertindas dan mendukung hak sah mereka untuk menentukan nasib sendiri," kata Hamas dalam sebuah pernyataan, setelah pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa Prancis akan secara resmi menyatakan pengakuannya pada bulan September.
"Kami menyerukan kepada semua negara di dunia terutama negara-negara Eropa dan mereka yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengikuti jejak Prancis," tambah Hamas.
Bagaimana reaksi Israel?
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa langkah Prancis akan menguntungkan terorisme dan dapat mengarah pada pembentukan proksi Iran lainnya, serupa dengan yang terjadi di Gaza.
Ia memperingatkan bahwa, dalam kondisi saat ini, negara Palestina akan menjadi platform untuk menyerang Israel, alih-alih hidup berdampingan secara damai.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut keputusan tersebut memalukan dan mengklaimnya sebagai bentuk penyerahan diri kepada terorisme.
Sementara itu, Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich bahkan melangkah lebih jauh, mendesak Israel untuk merespons dengan secara resmi mencaplok Tepi Barat.
"Kami mengecam keras keputusan Presiden Macron untuk mengakui negara Palestina di samping Tel Aviv setelah pembantaian 7 Oktober. Langkah seperti itu justru menguntungkan teror dan berisiko menciptakan proksi Iran lainnya, seperti yang terjadi di Gaza. Negara Palestina dalam kondisi seperti ini akan menjadi landasan peluncuran untuk menghancurkan Israel — bukan untuk hidup damai berdampingan dengannya. Mari kita perjelas: Palestina tidak menginginkan negara di samping Israel; mereka menginginkan negara, bukan Israel," tulis PM Israel Netanyahu di X.
(***)
