RIAU24.COM - Ribuan warga Desa Taro, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau pada Rabu (18/6/2025).
Massa menolak rencana relokasi dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), tempat mereka telah bermukim dan menggantungkan hidup selama bertahun-tahun.
Aksi yang berlangsung tertib tersebut langsung direspons oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang turun menemui para pengunjuk rasa.
Turut mendampingi Gubernur, Kapolda Riau, jajaran Forkopimda, Bupati Pelalawan, Bupati Indragiri Hulu (Inhu), serta Sekda Provinsi Riau.
“Kami tadi bersama Pak Henri Simbolon sudah berdialog dan mendengar langsung aspirasi masyarakat. Insyaallah akan kami sampaikan kepada pengambil kebijakan di tingkat pusat, yakni Bapak Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan,” ujar Gubernur Abdul Wahid pada Rabu (18/6), lewat pantauan tim Riau24.com didepan kantor gubernur riau.
Gubernur menyatakan bahwa pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak relokasi terhadap pendidikan anak-anak, keberlanjutan ekonomi keluarga, hingga ketenangan hidup warga. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terdampak.
“Kami mendengarkan semua keresahan, mulai dari nasib anak-anak yang sekolah, kuliah, hingga yang berada di pondok pesantren. Ini menjadi perhatian khusus kami,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Abdul Wahid menyatakan akan segera mengkomunikasikan hasil dialog ini kepada satuan tugas (Satgas) serta pengambil kebijakan di pusat.
Dia juga berharap kebijakan yang diambil nantinya bersifat adil dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif di tengah masyarakat.
“Harapan kita jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan, sementara yang lain dianakemaskan. Semua warga harus mendapat perlakuan yang adil dan manusiawi,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai nasib kebun-kebun masyarakat yang telah terlanjur ditanami di dalam kawasan TNTN, Gubernur menyatakan hal itu akan dipetakan ulang berdasarkan rencana tata ruang dan roadmap yang ada.
“Ada yang mungkin harus ditumbangkan, tapi ada juga yang bisa dinegosiasikan. Kami akan petakan secara rinci,” jelasnya.
Mengacu pada hasil rapat sebelumnya di Kejaksaan Agung, Gubernur menjelaskan bahwa penyelamatan kawasan TNTN merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara kepentingan konservasi dan keberlangsungan hidup masyarakat.
“Kalau alam kita rusak, dampaknya kembali ke kita semua. Maka ini perlu penataan yang baik, tanpa mengabaikan nasib masyarakat,” ujarnya.
Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat bahwa masyarakat di kawasan TNTN menginginkan kejelasan dan keadilan dalam setiap kebijakan.
Pemerintah daerah berjanji akan terus menjadi jembatan komunikasi agar solusi yang dihasilkan dapat diterima semua pihak.
(num)
