RIAU24.COM -Konten Kreator Ferry Irwandi dikenal massif mengkritik Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia alias RUU TNI.
Aksi ini dilakukan Ferry massif di beberapa platform, dari mulai YouTube, Instagram dan Twitter alias X.
Namun belakangan ini, netizen dan followers Ferry dibuat kaget karena akun Pendiri Malaka Project itu tiba-tiba hilang dari X.
Banyak pengikutnya khawatir terhadap kondisi Ferry, namun dalam kanal YouTuber pribadinya, lelaki berusia 44 tahun itu menyatakan dirinya baik-baik saja dan menjelaskan alasan ia mundur sepenuhnya dari X.
"Ada beberapa kondisi yang harus gue hadapi, termasuk adanya upaya pembunuhan karakter yang sempat gue jelaskan di Instagram atau di Twitter," kata Ferry Irwandi di konten YouTube terbarunya, Rabu (26/3/2025).
Bahkan, Ferry Irwandi mengaku juga sempat menghadapi ancaman terhadap orang-orang terdekatnya, imbas sikap kontra terhadap pengesahan UU TNI.
"Ada banyak hal, yang perlu gue lakukan tanpa perlu spotlight media sosial, tanpa perlu posting segala macem. Yang mana kalau tidak gue lakukan saat itu juga, mungkin nyawa seseorang yang terancam. Jadi butuh tindakan cepat, energi yang banyak dan fokus yang konkret," kisah Ferry Irwandi.
Namun, perjuangan Ferry Irwandi untuk menentang pengesahan UU TNI tak surut. Meski undur diri dari penyampaian kritik di media sosial, Ferry menyatakan akan mengambil jalur lain untuk bersuara.
"Nggak perlu khawatir. Gue masih orang yang sama, dengan perjuangan yang sama, cara berpikir yang sama dan tujuan yang sama. Mungkin yang nanti akan berbeda ya metodenya," papar Ferry Irwandi.
Apa pun rintangan yang dihadapi, Ferry Irwandi tidak punya alasan untuk tiba-tiba berbalik arah mendukung pengesahan UU TNI baru.
Menurut Ferry Irwandi, kedudukan militer dalam sebuah negara mestinya memang hanya terpusat dalam urusan pertahanan dan menjaga kedaulatan negara saja.
"Gue nggak masalah dengan militer, ketika mereka ada di tempatnya. Memang di situ lah militer seharusnya berada," jelas Ferry Irwandi.
"Itu lah mengapa tingkat kepercayaan publik ke militer itu tinggi. Mereka selama bertahun-tahun, apalagi setelah reformasi, itu menjalankan fungsinya dengan baik," terang Ferry Irwandi.
"Bukan cuma soal pengalaman, sejarah dan lain sebagainya, kita pakai rasionalitas paling sederhana aja," kata Ferry Irwandi.
Pertama, Ferry Irwandi melihat militer tidak dididik untuk mengayomi masyarakat karena tugas mereka sebagai garda terdepan negara di medan perang.
Kedua, Ferry Irwandi menyebut militer tidak cocok ditempatkan dalam sistem pemerintahan yang menganut gaya demokrasi seperti Indonesia.
"Militer tidak dilatih untuk bertanya. Tapi dilatih untuk tidak bertanya. Militer tidak dilatih untuk berdiskusi, militer dilatih untuk patuh," kata Ferry Irwandi.
Dengan kata lain, kepatuhan petinggi kementerian dari militer ke presiden seperti era Soeharto berpotensi timbul lagi kalau UU TNI disahkan.
Mereka yang menjabat, bisa saja memilih mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai senior mereka di militer daripada mendengar keluhan rakyat.
"Dalam konteks kemiliteran, tentu (kepatuhan) itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau dalam struktur sipil atau bermasyarakat, ini jadi suatu bumerang," keluh Ferry Irwandi.
(***)
