RIAU24.COM -Setelah menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR RI pada Senin (3/2/2025), perwakilan Aliansi Honorer R2 dan R3 akhirnya diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Audiensi berlangsung di Ruang BAM, Gedung Nusantara II, DPR RI.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Aliansi Honorer R2 dan R3, Faisol Mahardika, menyampaikan sejumlah tuntutan utama, termasuk pengangkatan tenaga honorer R2 dan R3 sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, bukan paruh waktu.
"Kami menuntut hak kami untuk diangkat sebagai ASN PPPK penuh waktu dan menolak skema paruh waktu. Selain itu, kami juga meminta kepastian dari pemerintah terkait status tenaga honorer R2 dan R3 yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Faisol.
Aliansi ini juga mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pengangkatan seluruh tenaga honorer dalam database R2 dan R3 menjadi ASN PPPK penuh waktu.
Selain itu, mereka meminta adanya moratorium (penghentian sementara) rekrutmen CPNS dan PPPK baru hingga tenaga honorer R2 dan R3 yang sudah terdaftar mendapatkan kepastian statusnya.
"Kami berharap selama tenaga honorer dalam database R2 dan R3 belum diangkat menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah tidak membuka rekrutmen CPNS dan PPPK baru. Jangan ada lagi janji-janji tanpa realisasi," tegas Faisol.
Mereka juga mengusulkan agar anggaran kepegawaian diserahkan ke pemerintah pusat, mengingat banyaknya kendala akibat keterbatasan belanja pegawai di daerah yang sering dijadikan alasan untuk tidak mengangkat honorer menjadi ASN.
(***)
