RIAU24.COM -Program sumur resapan untuk mengatasi banjir di Ibu Kota Jakarta pada era Anies Baswedan, tampaknya cukup menarik untuk dilanjutkan sebagai salah satu cara mengatasi banjir tahunan di Jakarta.
Keinginan untuk melanjutkan sumur resapan sebagai cara mengatasi banjir itu dilontarkan Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK).
Baca Juga: Bang Doel Bakal Janji Lanjutkan Program Ahok hingga Berangkatkan Marbot Masjid Umrah
Dia berniat melanjutkan program sumur resapan yang kontroversial di era kepemimpinan Anies Baswedan untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Hal itu ia sampaikan usai blusukan ke kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, ia sempat berbincang dengan warga sekitar yang mengeluhkan banjir di kawasan Pancoran.
"Sebenernya banjirnya itu nggak rutin-rutin amat, yang mereka khawatirkan itu banjir lima tahunan, tadi dibilang," ujar RK kepada wartawan, Kamis (26/9).
Ia kemudian menyinggung sumur resapan yang sudah ada di kawasan tersebut untuk mengatasi banjir.
Menurutnya, bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta akan melanjutkan dan memperbanyak sumur resapan tersebut.
"Saya lihat juga sumur resapan udah ada, program yang terdahulu, nanti diperbanyak aja, dan kita antisipasi yang banjir lima tahunan," pungkas RK.
Sebelumnya, Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Yayat Priatna menyatakan bahwa Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih Heru Budi Hartono mesti mengevaluasi program sumur resapan untuk atasi banjir di Jakarta.
"Nanti evaluasi Heru Budi. Apakah sumur resapan akan diteruskan atau tidak? Kalau bagus diteruskan, kalau tidak dihentikan," ucapnya kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/10).
Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Itu Proyek Rakyat, Mahfud MD Beri Kritikan Pedas
Setidaknya, menurut Yayat, Pj Gubernur bisa menghentikan program-program yang dianggap tidak punya efektivitas yang baik dalam menangani banjir di Jakarta.
Dengan begitu, gubernur berikutnya akan terbantu untuk segera membangun program baru yang lebih baik untuk atasi banjir.
"Jadi supaya tidak menjadi beban bagi gubernur selanjutnya, lebih bagus mengevaluasi. Jadi tugas PJ gubenur adalah melakukan evaluasi apa yang dilakukan," tegasnya.
(***)
