RIAU24.COM - Presiden Partai Buruh Said Iqbal tak setuju jika perusahaan e-commerce memiliki usaha layanan logistik.
Jika ini terus terjadi akan membuat banyak karyawan di PHK dikutip dari kompas.com, Rabu 3 Juli 2024.
Seperti perusahaan PT Pos Indonesia yang merumahkan (PHK) para karyawannya.
Said Iqbal juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.
Alasannya dalam beleid, mengizinkan perusahaan e-commerce untuk membuka jasa logistik untuk menunjang pendistribusian layanan pengirimannya.
"Kami meminta dengan tegas pada Kemenhub untuk segera mencabut peraturan uang mereka buat yang mengakibatkan anggota-anggota karyawan logistik dan kurir sudah terancam PHK dan sebagian sudah PHK," ujarnya.
"Pos Indonesia akan ada PHK besar-besaran, ini negara atau milik sendiri? Pos Indonesia dibiarkan mati, tapi Shopee, Blibli, Tokopedia, dan TikTok diberikan keleluasaan untuk mengembangkan platformnya plus logistik dan kurirnya diperbolehkan," sebutnya.
