RIAU24.COM -Belakangan marak kembali muncul isu tentang peran pemerintah dalam memberantas judi online di masyarakat.
Hal ini menimbulkan pro dan kontra usai Menko PMK mengusulkan korban judi online masuk ke dalam penerima bansos.
Baca Juga: 30 Personel Polda Sumbar Diperiksa Gegara Anak 13 Tahun Tewas Di Padang
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi merespons soal usulan Menko PMK Muhadjir Effendy yang akan menjadikan korban judi online sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Menurutnya, usulan itu perlu dipertimbangkan secara mendalam.
"Terkait usulan Pak Muhadjir Effendy agar korban judi online dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial, dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kami melihat ini sebagai langkah yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif," kata Ashabul kepada wartawan, Sabtu (15/6/2024).
Ashabul memandang niat baik Muhadjir yakni peduli kepada kemiskinan.
Namun dia berbicara soal bahayanya ketergantungan terhadap negara.
"Kami memahami niat baik dari Kemenko PMK untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang jatuh dalam kemiskinan akibat judi online. Hal ini mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap dampak sosial dan ekonomi yang timbul dari praktik judi online. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting," katanya.
"Pertama, ketergantungan terhadap negara. Kami harus memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak membuat para penerima menjadi bergantung secara permanen kepada bantuan pemerintah. Program bantuan sosial seharusnya bersifat sementara dan bertujuan untuk memulihkan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada program pembinaan dan pemberdayaan yang menyertai bantuan tersebut," sambungnya.
Lebih lanjut, dia memandang upaya tersebut belum tentu bisa memberhentikan kebiasaan berjudi.
Ashabul mengaku hingga kini masih belum ada solusi untuk meniadakan judi online di Indonesia ini.
Baca Juga: Virgoun Ketakutan Saat Ditangkap, Sekarang Mulai Komunikatif
"Kedua, Efektivitas dalam Menghentikan Judi Online. Memberikan bantuan sosial tidak serta-merta menghentikan kebiasaan berjudi. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk edukasi, pencegahan, dan rehabilitasi bagi para korban judi online. Kami perlu memastikan adanya program-program yang komprehensif untuk mengatasi akar masalah judi online," katanya.
"Ketiga, Pencegahan dan Penegakan Hukum. Selain memberikan bantuan sosial, pemerintah harus terus memperkuat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik judi online. Langkah-langkah seperti penutupan situs judi online dan pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online harus diintensifkan," sambungnya.
(***)
