RIAU24.COM - Pernyataan politikus PDIP Ribka Tjiptaning yang blak-blakan menolak vaksin Sinovac buatan China, menimbulkan respon dari berbagai kalangan. Apalagi mengingat Ribka adalah salah satu tokoh elite PDIP yang merupakan partai pendukung utama Presiden Joko Widodo.
Dampak dari pernyataan Ribka tersebut, dinilai akan semakin membuat rakyat gamang untuk mengikuti program vaksinasi yang sudah dimulai Presiden Jokowi, Rabu 13 Januari 2021 pagi tadi.
Namun menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, apa yang akan dialami rakyat kecil, tidak akan sama dengan apa yang dialami Ribka.
Baca Juga: Achmad Dukung Kenaikan PPN 12 Persen dengan Catatan Lindungi Masyarakat Kecil
Di satu sisi, mereka bisa saja ragu dengan vaksin Sinovac yang akan diberikan pemerintah. Namun di sisi lain mereka tidak kuasa menolak, seperti Ribka yang dengan lantang mengatakan dirinya memilih untuk membayar denda karena menolak vaksin tersebut.
“Anggota DPR Ribka Tjiptaning katakan menolak divaksin, mending bayar denda Rp5 juta. Jika rakyat yang menolak, akan sulit bayar denda dan bisa dipenjara,” lontarnya, dilansir rmol.
Iwan berharap, pemerintah tidak menjadikan rakyat sebagai ladang bisnis dalam program vaksinasi ini. Di mana rakyat diwajibkan untuk disuntik dan jika menolak akan dikenai denda hingga ancaman penjara.
Baca Juga: Bolehkan Muslim Mengucapkan Selamat Natal? Begini Kata Buya Yahya-Habib Ja'far
Menurutnya, keraguan masyarakat seharusnya dijawab dengan baik. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bisa memastikan bahwa efikasi vaksin untuk rakyat tinggi dan aman. “Pak Jokowi, negara tak boleh berbisnis dengan rakyatnya dan janganlah celakakan rakyat,” tegas Iwan Sumule.
“Saatnya berhimpun, melawan atau mati!” tutupnya. ***
